Muhammadiyah Siap Support Kadernya yang Bertarung di Panggung Politik

0
43

GIRImu.com – Muhammadiyah kembali menegaskan, secara organisatoris tetap netral dan independen dalam menyikapi politik praktis. Namun, persyarikatan ini siap men-support kader-kadernya yang akan berlaga memasuki panggung politik, termasuk dalam pemilihan presiden/wakil presiden 2019 mendatang.

Ratusan kursi menunggu peserta Rakorda.

Penegasan ini disampaikan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kab. Gresik, Jatim, Taufiqullah A. Ahmady, menjawab girimu.com, Senin (10/9/2018) malam, terkait rencana pelaksanaan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Jihad Politik Muhammadiyah. PDM Gresik akan menggelar Rakorda Jihad Politik di Gedung Dakwah Muhammadiyah (GDM) di Kompleks Perumahan Bunder Asri, Selasa (11/9/2018}.

“Secara organisatoris Muhammadiyah bukanlah partai politik. Karena itu, dalam pemilu nanti, apakah pemilu legislatif, pilkada maupun pilpres, Muhammadiyah tetap netral dan independen,” tegas Taufiq.

Meski demikian, lanjut Taufiq, Muhammadiyah tetap menghormati hak politik warganya yang memiliki hak suara dalam berpolitik untuk menyalurkan melalui wakil yang diberangkatkan oleh partai masing-masing. Bahkan, kepada para kader yang berminat berjuang melalui jalur politik, Muhammadiyah siap mendorong dan men-support-nya melalui partai yang ada.

“Pimpinan Pusat (PP Muhammadiyah, Red.) telah memberikan arahan agar Muhammadiyah membantu kader-kadernya di daerah yang akan berjuang di jalur politik dengan mengajak kerja sama partai yang ada,” ujar pria murah senyum ini.

Ia mengingatkan, dalam praktiknya para kader Muhammadiyah yang terjun dan berjuang di jalur politik kelak tetap mengedepankan politik nilai, bukan politik semata-mata politik kekuasaan. Dengan demikian, dalam berpolitik, kader Muhammadiyah tetap mengindahkan nilai-nilai kebajikan yang diajarkan agama Islam, bukan berorientasi pada kekuasaan semata, sehingga menghalalkan segala cara.

Mengutip kebijakan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Taufiq juga mengingatkan tentang larangan perangkapan jabatan kader-kaderrnya yang terjun ke dunia politik. Muhammadiyah melarang pimpinan persyarikatan yang juga merangkap pimpinan partai.

“Harus memilih salah satu: persyarikatan atau partai, kecuali ada izin khusus dari PP,” katanya.

Ia tambahkan, Rakorda Jihad Politik ini digelar menyikapi fenomena dan perkembangan  tantangan dakwah yang dihadapi Muhammadiyah belakangan ini. Karena itu, sejumlah kader yang akan terjun di dunia politik juga dihadirkan dalam Rakorda ini dengan harapan, di antara sesama kader dan simpatisan Muhammadiyah memiliki persepsi yang sama dalam menyikapi perkembangan politik di tanah air.

Rakorda sehari ini, selain diikuti unsur pimpinan daerah, juga melibatkan para ketua dan anggota Pimpinan Daerah Aisyiyah, Ortom, Cabang, pimpinan amal usaha (AUM) dan calon anggota legislatif kader Muhammadiyah se-Kabupaten Gresik. (sto)

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here