Zonasi; Kebijakan Pemerataan Mutu Pendidikan

0
18

Oleh MARTADI

Martadi

Kebijakan zonasi dalam konteks pemerataan mutu pendidikan tidak ada yang salah. Hal ini karena problem mendasar dalam pendidikan adalah terkait disparitas dan mutu pendidikan yang tidak merata.

Belajar dari pengalaman di beberapa negara maju, misalnya USA, kebijakan zonasi yang dikenal dengan clusster school terbukti efektif meratakan mutu pendidikan. Demikian juga pengalaman baik di Surabaya melalui program Sekolah Kawasan, menunjukkan hasil positif mengurangi ketimpangan antarwilayah.

Dalam pandangan penulis, kebijakan zonasi akan efektif untuk mencapai pemerataan mutu, jika dilakukan secara komprehensif, sistematis, dan rootmap-nya jelas. Lebih dari itu, beberapa hal berikut mesti jadi bahan pertimbangan

Pertama, zonasi jangan dimaknai secara sempit, yang sekadar sebagai jalur penerimaan peserta didik baru (PPDB). Oleh sebab itu, zonasi hendaknya dibarengi pemenuhan delapan standar pendidikan, khususnya peningkatan kompetensi guru. Hasil studi di Kanada, USA, Indonesia menunjukkan kualitas mutu pendidikan kurang lebih 56% ditentukan oleh guru).

Jadi kalau kita memiliki guru berkualitas bagus, bisa dikatakan 50% masalah pendidikan terselesaikan. Selain guru, juga perlu secara bertahap dilakukan pemenuhan sarana pendidikan (ruang belajar, laboratorium, perpustakaan, media, fasilitas pendukung, dll).

Selain itu, juga harus ada penguatan managemen sekolah, terutama mencari figur kepala sekolah yang memiliki kapasitas leadership dan manajerial yang baik.

Kedua, memperluas cakupan sasaranya, tidak hanya berlaku untuk SD, SMP, SMA Negeri, tetapi juga berlaku untuk madrasah, dan sekolah swasta, yang jumlahnya tiga kali lebih banyak dibanding sekolah negeri. Ingat, mutu pendidikan, hendaknya dihitung dari agregat seluruh sekolah, bukan hanya didasarkan yang berstatus negeri semata. Sebab, justru disparitas mutu yang cukup lebar terjadi antarsekolah swasta.

Ketiga, peningkatan pembiayaan. Secara periodik alokasi anggaran mesti sesuai tuntutan UU Sisdiknas, minimal 20%. Selama ini biaya pendidikan yang diberikan melalui BOS dan BOPDA baru bisa mengkaver biaya minimum pendidikan, sementara untuk peningkaatan mutu yangbagus membutuhkan biaya lebih besar.

Keempat, lentur. Karena kondisi setiap daerah berbeda, kebijakan zonasi harus lentur (tidak kaku), sehingga setiap daerah bisa menyesuaikan zonasi sesuai kondisi daerah, tentu dengan tetap dalam koridor regulasi.

Kelima, bertahap. Setiap perubahan selalu ada resistensi. Untuk meminimalkannya, perlu transisi, misalnya pada tahun menggunakan 70% nilai/prestasi dan 30 % jarak/akses. Kemudian tahun ll, 50% nilai/prestasi dan 50% jarak/akses. Pada tahun lll 30% nilai/prestasi dan 70% jarak/akses. Dengan demikian masyarakat bisa lebih siap, sambil pemerintah memenuhi standar pendidikan yang digariskan.

Keenam, prestasi merupakan keniscayaan. Jalur apa pun, untuk kepentingan seleksi sebaiknya variabel nilai atau prestasi harus diperhitungkan dalam PPDB. Hal itu sebagai bentuk apresiasi terhadap kerja keras guru dalam mengajar dan ihtiar siswa dalam belajar.

Dan, yang lebih penting ada media untuk memotivasi anak dalam belajar. Sangatlah tidak adil jika anak-anak yang sudah belajar dan berjuang keras, serta prestasinya bagus, tidak diterima hanya karena jarak rumahnya jauh dari sekolah.

Ketujuh, koordinasi lintas daerah. Kondisi ini diperlukan mengingat daerah perbatasan perlu penanganan secara khusus. Dalam kasus tertentu dijumpai suatu daerah jarak/letaknya lebih dekat ke zonasi sekolah di luar wilayahnya dibanding dengan jarak sekolah di daerahnya sendiri.

Terakhir, kedelapan, perlu sosialisasi secara masif kepada masyarakat tentang konsep zonasi sabagai kebijakan pemerataan mutu, bukan sekadar jalur PPDB agar masyarakat idak gagal paham memaknai zonasi. Pada gilirannya, masyarakat dengan sukarela merasa perlu untuk mendukung kebijakan zonasi. (*)

*) Penulis adalah dosen di Universitas Negeri Surabaya (Unesa) dan Ketua Dewan Pendidikan Surabaya;

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here