Belajar dari Program Sekolah Kawasan di Surabaya

0
20

>> Menyiasati Gaduh Penerapan Sistem Zonasi dalam PPDB

Oleh MARTADI

Martadi (kanan) bersama mantan Kadis Pendidikan Surabaya, Sahudi. (Foto: sbo.co.id)

Saat kaki ini melangkah keluar lift di lantai 20 gedung Graha Pena, Jl. A. Yani, Surabaya, pandangan saya tertuju pada sosok yang tidak asing lagi. Ya, dialah Pak Sahudi, kawan lama yang mantan Kepala Dinas Pendidikan Surabaya periode 2006-2011. Obrolan gayeng pun berlangsung setelah sekian tahun tidak bertemu sejak yang bersangkuta purnatugas.

Pembicaraan lalu berlanjut dalam Dialog Pendidikan di SBO TV yang mengangkat tema “Zonasi sebagai Strategi Pemerataan Mutu Pendidikan”. Sejatinya, zonasi bukanlah sesuatu yang baru. Sebab, zonasi sudah diterapkan di kota Surabaya sejak 2008, yang dikenal dengan program Sekolah Kawasan.

Ide Sekolah Kawasan, dilatarbelakangi –ketika itu itu– oleh akutnya problem pendidikan di Surabaya. Problem itu berupa kecenderungan orang tua di Surabaya yang ingin menyekolahkan anaknya di SMAN atau SMPN komplek, tak terkecuali yang dari Gresik dan Sidoarjo.

Mereka memiliki mimpi atau obsesi dan persepsi yang sama: pokoknya belum disebut sekolah kalau anaknya tidak masuk ke sekolah komplek di Surabaya. Sementara daya tampung sekolah komplek sangat terbatas. Problem inilah yang berimbas pada persoalan mutu pendidikan tidak pernah merata antara sekolah di wilayah tengah dengan sekolah di wilayah pinggiran.

Kondisi ini tentu tidak bagus jika dibiarkan terus-menerus, karena bisa mengakibatkan munculnya berbagai persoalan baru, di antaranya: pendidikan berbiaya tinggi (setidaknya untuk transportasi), kesenjangan mutu antarwilayah makin lebar, kemacetan lalu lintas yang kian parah, perkembangan kota yang tdk merata, dan munculnya berbagai permasalahan sosial yang mengiringinya.

Melalui diskusi panjang, muncullah ide bagaimana “mengkloning” SMPN 1 dan SMAN 5 bisa tersebar di wilayah Utara, Barat, Selatan, dan Timur. Ide tersebut yang selanjutnya diformulasikan menjadi program Sekolah Kawasan, yang tertuang dalam Grand Desain Pendidikan Surabaya Menuju 2025.

Cukupkah pemerataan mutu melalui Sekolah Kawasan hanya dengan membatasi input? Tentu jawabnya ‘tidak cukup’. Maka, sebagai langkah konkret, disusunlah rootmap Sekolah Kawasan, yang memuat 10 kebijakan strategis, yakni:

1) Penyusunan profil Sekolah Kawasan;
2) Sosialisasi seleksi sekolah potensial yang akan ditetapkan sebagai Sekolah Kawasan;
3) Peningkatan kualifikasi guru dan kompetensi guru melalui continues professional development (CPD) dengan mengandeng perguruan tinggi (PT);
4) Penilaian kinerja guru berbasis merried system: tour if duty, and tour of area (mutasi guru);
5) Pemenuhan sarana dan fasilitas sekolah yang standar sebagai Sekolah Kawasan;

6) Pendampingan manajemen sekolah yang diawali dengan Penyusunan Renstra dan RKAS,
7) Pemenuhan biaya operasional sekolah berbasis aktivitas;
8) Mendorong bechmarking Sekolah Kawasan dengan lembaga pendidikan asing (LPA),
9) Sosialisasi-edukasi kepada orang tua dan mendorong partisipasi masyarakat untuk mendukung Sekolah kawasan;
10) Pengembangan penerimaan peserta didik baru (PPDB) berbasis Sekolah Kawasan.

Berbarengan upaya menyiapkan berbagai prasyarat fundamental tersebut, pada tahap awal PPDB Sekolah Kawasan didasarkan pada kombinasi aspek nilai ujian nasional (UN) dan kedekatan. Dalam konsep ini, siswa diperbolehkan memilih dua sekolah di luar kawasannya, dan satu sekolah di kawasannya.

Lalu pada tahun berikutnya siswa hanya boleh memilih satu sekolah di luar kawasannya dan satu sekolah di kawasan. Dengan demikian, PPDB diterapkan dengan menggunakan kriteria yang didasarkan pada kombinasi antara nilai UN, hasil TPA, dan jarak/akses secara proporsional.

Untuk percepatan pemerataan mutu pendidikan, kebijakan Walikota Surabaya terkait Sekolah Kawasan ditempuh dengan menggunakan strategi seperti ‘makan bubur’, yaitu makannya dari pinggir, karena bagian tengah masih panas. Artinya, pemerataan guru, perbaikan gedung sekolah, penataan manajemen sekolah, justru dimulai dari wilayah pinggiran yang secara perlahan bergeser ke pusat kota.

Pada tahun ke-4, ketika Sekolah Kawasan mulai mapan, masing-masing sekolah diberi tugas melakukan pengimbasan ke sekolah potensial di wilayahnya, minimal satu sekolah imbas. Dengan pola ini, maka pada saat yang sama ada penambahan jumlah sekolah kawasan yang awalnya lima sekolah menjadi 10 sekolah (atau setiap kawasan ada dua sekolah).

Pola pengimbasan ini dilakukan berbasis program lesson study atau belajar secara kolegalitas antarguru sekolah kawasan dengan guru sekolah imbas. Selain lesson study, untuk percepatan terwujudnya Sekolah Kawasan, juga dilakukan pemagangan guru ke luar negeri, sekaligus sebagai realisasi program sister city antara Surabaya dan Busan, Korea Selatan.

Dampak nyata yang paling dirasakan dari program Sekolah Kawasan di antaranya:
1) Sekolah bermutu makin merata; 2) Munculnya sekolah-sekolah favorit baru yang tersebar di semua wilayah; 3) Perkembangan kota makin merata ke semua wilayah; 4) Kesenjangan (gap) IPM antarwilayah makin kecil; 5) Prestasi peserta didik menunjukkan peningkatan baik di tingkat nasional maupun internasional; 6) Beban biaya pendidikan lebih murah, dan; 7) kasus-kasus permasalahan anak atau pelajar mulai turun.

Belajar dari pengalaman tersebut, secara substansial sesungguhnya Sekolah Kawasan sama dengan sistem zonasi. Hanya istilah dan pendekatannya yang berbeda.

Oleh sebab itu, kebijakan zonasi yang semangatnya baik, dalam implementasinya perlu dilakukan dengan strategi yang baik pula, tanpa harus menimbulkan kegaduhan. Pelajaran apa yang bisa diambil? Setidaknya ada tiga hikmah, yaitu:

1) Sebuah tujuan yang baik seharusnya dilakukan dengan cara yang bijak, bukan mengedepankan pendekatan hukuman atau ancaman, tapi harus dengan pendekatan reward bagi daerah yang proaktif melakukan;
2) Untuk menyelesaikan masalah di masing-masing daerah, tidak bisa menggunakan satu cara yang sama, tapi perlu mempertimbangkan karakteristik daerah;
3) Setiap ada perubahan sistem secara alamiah pasti akan ada resistensi, atau penyesuaian degan sistem yang baru, sehingga perlu ada ruang untuk melakukan transisi;
4) Esensi pendidikan adalah menumbuhkan motivasi anak untuk belajar, sehingga prestasi sekecil apa pun perlu diapresiasi dengan mempertimbangkan aspek nilai/prestasi dalam seleksi PPDB.

Semoga kegaduhan kebijakan zonasi bisa menjadi momentum bagi semua pihak untuk berbenah diri guna meningkatkan mutu pendidikan seperti diamanatkan Pembukaan UUD 1945, yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil-makmur dan berkemajuan. (*)

*) Penulis adalah dosen di Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Ketua Dewan Pendidikan Surabaya, dan Anggota Dewan Pakar IKA Unesa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here